1. Beranda
  2. Profil
  3. Tugas, Fungsi & Regulasi Puskesmas
Regulasi Nasional Penyelenggaraan Faskes Primer

Tugas, Fungsi & Wewenang Puskesmas Kecamatan Tanah Abang

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Gedung Puskesmas Kecamatan Tanah Abang
Puskesmas Kecamatan Tanah Abang - Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Primer Terintegrasi di Wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

1 Tugas, Fungsi & Peran Puskesmas (BAB II Permenkes No. 19/2024)

Pasal 3 - 6 Permenkes 19/2024
Pasal 3 Ayat (1)

Tugas Puskesmas

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Fokus Utama: Transformasi pelayanan primer yang menempatkan pencegahan penyakit dan promosi hidup sehat sebagai garda terdepan.
Pasal 3 Ayat (2) - (9)

Fungsi Puskesmas

Puskesmas berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Kesehatan primer terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama (first contact) pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:

  • Pemenuhan siklus hidup: Kebutuhan kesehatan ibu, bayi & anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
  • Perbaikan determinan kesehatan: Faktor sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan melalui tindakan lintas sektor.
  • Penguatan komprehensif: Pelayanan berpusat pada perseorangan (person-centered), berfokus keluarga, dan berorientasi masyarakat.

Wahana Pendidikan & Riset

Pasal 4 PMK 19/2024

Dapat dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan, program internsip, serta wahana penelitian dan pengembangan (Litbang) kesehatan.

Mewujudkan Wilayah Sehat

Pasal 5 PMK 19/2024

Mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat (GERMAS), kemudahan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), lingkungan sehat, dan pencapaian derajat kesehatan optimal.

Kewaspadaan KLB & Wabah

Pasal 6 PMK 19/2024

Mewujudkan masyarakat yang siaga dan waspada terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) serta penyakit menular berpotensi wabah melalui surveilans terpadu.

2 Kewenangan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan (Pasal 7 PMK 19/2024)

UKP & UKM Terpadu

Wewenang UKP (Perseorangan)

Pasal 7 Ayat (2)
  1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu mengintegrasikan faktor bio-psiko-sosial-budaya.
  2. Mengutamakan keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.
  3. Melaksanakan pembinaan & pengawasan unit pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan (Pustu) dan kesehatan tradisional.
  4. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada individu guna mengatasi faktor risiko perilaku.
  5. Menerapkan prinsip koordinatif dan kolaborasi kerja sama antarprofesi kesehatan.
  6. Membentuk jejaring dukungan sosial untuk menangani faktor risiko sosial kondisi pasien.
  7. Menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terstandarisasi.
  8. Melaksanakan penapisan rujukan berjenjang sesuai indikasi medis objektif.
  9. Melaksanakan rujukan dan rujuk balik (PRB) untuk menjamin kesinambungan terapi pasien.
  10. Menerima rujukan horizontal dari FKTP lain maupun sektor pelayanan terkait.

Wewenang UKM (Masyarakat)

Pasal 7 Ayat (3)
  1. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis digital.
  2. Menyusun perencanaan kegiatan intervensi berdasarkan analisis situasi kesehatan lokal.
  3. Menerapkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) penanggulangan penyakit menular.
  4. Melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif berbasis komunitas.
  5. Melakukan pembinaan & pengawasan terhadap Posyandu dan unit layanan kesehatan kelurahan.
  6. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan publik secara masif.
  7. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan membentuk komunitas gaya hidup sehat.
  8. Mengoordinasikan ormas, swasta, dan jejaring mitra kesehatan di wilayah kerja.
  9. Menggerakkan aksi multisektor perbaikan determinan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
  10. Memberikan rekomendasi kebijakan dan advokasi pembangunan berwawasan kesehatan.
  11. Memberikan pelayanan berbasis siklus hidup yang peka budaya, psikologis, dan spiritual.
Mekanisme Pembinaan & Pengawasan (Pasal 7 Ayat 4): Dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi perencanaan wilayah, lokakarya mini (lokmin) rutin bulanan dan triwulanan, supervisi fasilitatif, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, serta audit analisis PWS berkala.
BAB IV Permenkes 19/2024

3 Tata Kelola Sistem 5 Klaster Integrasi Layanan Primer (ILP)

Pasal 40 - 47 PMK 19/2024

Sesuai amanat Pasal 40 Permenkes Nomor 19 Tahun 2024, tata kelola pelayanan kesehatan primer di Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster inklusif yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia:

KLASTER 1 (PASAL 41)

Pelayanan Manajemen

Memastikan perencanaan, penganggaran, mutu, dan pemenuhan sumber daya operasional Puskesmas.

  • Manajemen inti & lokakarya mini
  • Pengelolaan SDM & kompetensi
  • Manajemen sarana, prasarana & alkes
  • Keuangan & aset daerah (BLUD)
  • Sistem informasi kesehatan digital
  • Pemberdayaan masyarakat & jejaring
KLASTER 2 (PASAL 42)

Kesehatan Ibu dan Anak

Mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya pada kelompok sasaran generasi penerus.

  • Ibu hamil, bersalin, dan nifas
  • Bayi dan anak balita
  • Anak pra sekolah
  • Anak usia sekolah
  • Remaja & kesehatan reproduksi
  • Pelayanan USG & imunisasi lengkap
KLASTER 3 (PASAL 42)

Kesehatan Dewasa & Lansia

Pencegahan dan pengendalian faktor risiko pada usia produktif dan lanjut usia.

  • Skrining komprehensif Penyakit Tidak Menular (PTM)
  • Pemeriksaan hipertensi, DM, jantung, kanker
  • Pelayanan kesehatan jiwa
  • Pelayanan kesehatan kerja
  • Kesehatan lansia dan geriatri terpadu
  • Pemberdayaan lansia mandiri
KLASTER 4 (PASAL 43)

Penanggulangan Penyakit Menular & Kesling

Mencegah dan mengendalikan penularan penyakit serta memastikan kualitas lingkungan sehat.

  • Surveilans aktif & respons kewaspadaan dini (SKDR) penyakit menular
  • Penanggulangan KLB, wabah, TBC, HIV/AIDS, DBD, ISPA
  • Surveilans kesehatan lingkungan (air bersih, sanitasi, higiene)
  • Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit (pes, nyamuk, tikus)
KLASTER 5 (PASAL 44)

Dukungan Pelayanan Lintas Klaster

Menyediakan unit pendukung klinis dan kegawatdaruratan bagi seluruh klaster pelayanan.

  • Pelayanan Gawat Darurat (24 Jam)
  • Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut
  • Pelayanan Kefarmasian
  • Laboratorium Kesehatan Masyarakat
  • Pelayanan Persalinan 24 Jam (PONED)
  • Penanggulangan Krisis Kesehatan
  • Rehabilitasi Medik Dasar / Fisioterapi
  • Telekesehatan & Telemedisin
Telekesehatan & Telemedisin (Pasal 46 PMK 19/2024): Puskesmas menyelenggarakan layanan konsultasi klinis dan pemantauan kesehatan digital yang terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SATUSEHAT Kemenkes RI) dengan jaminan kepatuhan standar keamanan data medis.

4 Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan (BAB VII Permenkes 19/2024)

Pasal 60 - 78 PMK 19/2024

Sebagai koordinator pelayanan kesehatan primer di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Puskesmas mengintegrasikan jejaring pelayanan kesehatan berbasis:

1. Jejaring Wilayah Administratif

Menaungi 5 Puskesmas Pembantu (Pustu Gelora, Karet Tengsin, Petamburan, Kampung Bali, Kebon Melati), Posyandu kelurahan, serta klinik pratama dan tempat praktik mandiri dokter di wilayah binaan.

2. Jejaring Satuan Pendidikan

Pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS), skrining anemia remaja putri, serta pembinaan kantin sekolah sehat.

3. Jejaring Tempat Kerja

Pembinaan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada sektor perkantoran formal maupun pedagang/pekerja informal di kawasan sentra niaga Tanah Abang.

4. Jejaring Sistem Rujukan Terintegrasi

Rujukan terintegrasi secara horizontal (antar faskes primer) dan vertikal ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Tanah Abang, RS Tarakan, RSCM) serta program rujuk balik (PRB) BPJS Kesehatan.

5. Jejaring Lintas Sektor

Sinergi bersama Kecamatan Tanah Abang, kelurahan se-Tanah Abang, TP-PKK, pengurus RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta mitra organisasi kemasyarakatan.

Ketentuan Penutup & Pencabutan Regulasi (Pasal 93 PMK 19/2024)

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024:

  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 jo. Nomor 17 Tahun 2024 sepanjang mengatur persyaratan dan perizinan Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di Jakarta: 24 Desember 2024 oleh Menteri Kesehatan RI (Budi G. Sadikin). Cek Dokumen JDIH Kemenkes / BPK